Jelang Demo 27 Agustus di Makassar, 1.425 Aparat Gabungan Disiagakan

MAKASSAR — Sebanyak 1.425 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan aksi demonstrasi di Makassar, Kamis (27/8/2026). Ribuan personel tersebut disiagakan untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tidak terganggu.

Kesiapan pengamanan ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Silaturahmi Kamtibmas 2026 di kawasan Fly Over, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (26/8/2026). Apel tersebut dipimpin Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro.

Jajaran TNI-Polri, Forkopimda Sulsel, pejabat utama Polda Sulsel, dan instansi terkait turut hadir dalam apel tersebut. Mereka dilibatkan dalam upaya menjaga keamanan selama rangkaian kegiatan masyarakat berlangsung.

Kapolda Sulsel mengatakan pengamanan aksi tidak dimaksudkan untuk membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, kepolisian memastikan hak warga untuk menyampaikan pendapat tetap mendapat pengawalan.

“Kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah wajib kita jaga, wajib kita kawal ketika berada pada aturan-aturan yang ada,” ujar Djuhandhani.

Meski demikian, ia mengingatkan peserta aksi agar tetap mematuhi ketentuan hukum. Aparat akan mengambil langkah apabila penyampaian aspirasi telah melanggar aturan.

“Namun, kalau sudah melanggar aturan, tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan hingga penegakan hukum,” tegasnya.

Djuhandhani menilai keberadaan aparat juga diperlukan untuk melindungi masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi. Karena itu, sejumlah aktivitas publik menjadi perhatian dalam pengamanan demonstrasi.

“Ketika menyampaikan pendapat, kita harus melihat ada hak-hak orang lain yang juga harus dijaga,” ujarnya.

Ia menyebut kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi harus tetap terjaga. Begitu pula akses masyarakat terhadap fasilitas umum dan kendaraan darurat.

“Kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat pengemudi ojek online tidak terganggu, serta masyarakat yang menggunakan fasilitas umum seperti orang sakit bisa diantar dengan lancar,” lanjutnya.

Untuk mendukung pengamanan, koordinasi lintas instansi terus dilakukan. TNI, Polri, pemerintah daerah, Kodam, DPRD, dan instansi terkait disebut berada dalam posisi siap menghadapi berbagai kemungkinan.

“TNI, Polri, dan pemerintah daerah setiap hari siap,” kata Djuhandhani.

“Tugas kita adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ada demo maupun tidak ada demo, kita selalu siap menjaga situasi yang kondusif di Sulawesi Selatan,” lanjutnya.

Selain kesiapan personel, Kapolda menekankan pentingnya komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, persoalan yang terdeteksi sejak awal dapat diselesaikan melalui dialog tanpa berkembang menjadi gangguan keamanan.

“Apabila komunikasi terbangun dengan baik, maka setiap potensi permasalahan dapat dideteksi dan diselesaikan sejak dini melalui musyawarah dan kolaborasi,” tegasnya.

Aksi demonstrasi pada Kamis (27/8/2026) akan digelar berbagai aliansi dan elemen kampus di Makassar. Aksi tersebut berlangsung tepat setahun setelah kerusuhan yang berujung pada pembakaran kantor DPRD Makassar dan DPRD Sulsel.

Djuhandhani berharap momentum tersebut tidak kembali diwarnai kericuhan. Ia mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan mengedepankan nilai siri’ na pacce selama menyampaikan aspirasi.

“Saya yakin, dengan semangat kebersamaan, nilai-nilai siri’ na pacce, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, TNI-Polri, perguruan tinggi, mahasiswa, dan seluruh komponen masyarakat,” katanya.

“Kita mampu menjaga Sulawesi Selatan tetap aman, damai, bermartabat, dan kondusif,” pungkasnya.