Makassar Darurat Kekeringan, BPBD Salurkan Air Bersih ke 173 Titik dan 24.243 Warga Terdampak

Warga Diminta Lapor Lewat RT/RW

BPBD Makassar juga meminta warga yang membutuhkan bantuan air bersih menyampaikan laporan melalui RT/RW atau Kaltana di wilayah masing-masing.

Mekanisme tersebut bertujuan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan mencegah penumpukan warga di lokasi pembagian air.

“Jadi warga yang kekurangan air ya harus lapor ke RT/RW-nya atau ke Kaltana setempat, sehingga nantinya mereka yang akan melapor ke kita,” tutur Fadli.

Dengan sistem tersebut, petugas dapat memetakan kebutuhan air sekaligus menentukan lokasi dan waktu distribusi secara lebih tepat.

Siapkan 18 Sumur Dalam

Selain mengandalkan distribusi air sebagai solusi sementara, Pemkot Makassar menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan.

Dinas Pekerjaan Umum telah mengalokasikan pembangunan 18 titik sumur dalam pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, tiga titik disebut sudah siap dan berada di wilayah yang terdampak kekeringan.

Fadli berharap pembangunan sumber air tersebut dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap distribusi air dari PDAM.

“Jadi mereka nanti ambil air di kecamatan masing-masing tidak usah lagi ke PDAM jadi mereka bisa mandiri,” ujarnya.

BPBD: Pemerintah Harus Hadir Saat Warga Kesulitan

Fadli menegaskan penanganan kekeringan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat.

Menurut dia, keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari volume air yang didistribusikan, tetapi juga dari kecepatan pemerintah merespons kebutuhan warga.

“Jadi bukan seberapa banyak air yang kita sampaikan ke masyarakat, tetapi kita memberi bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir di saat mereka susah,” tegas Fadli.

Ia meminta seluruh petugas mengedepankan pelayanan yang cepat, terarah dan humanis ketika mendistribusikan air kepada masyarakat.

“Teman-teman harus yang pertama, penyaluran harus tepat waktu, terarah, dan humanis,” katanya.

Fadli juga mengingatkan potensi meluasnya dampak kekeringan apabila kondisi tersebut tidak segera diantisipasi.

Karena itu, pemerintah mendorong kesiapsiagaan masyarakat dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menghadapi kekeringan maupun potensi bencana lainnya.

“Jadi intinya, kita harus lewati ini kekeringan dengan kekuatan kebersamaan, bersatu dengan semua stakeholder, termasuk dengan masyarakat sendiri,” pungkas Fadli.